Rabu, 24 Februari 2016

Pengusaha Retail: Kami Tak Ambil Untung dari Plastik Berbayar

http://bisnis.liputan6.com/read/2444341/pengusaha-retail-kami-tak-ambil-untung-dari-plastik-berbayar
on 24 Feb 2016 at 18:30 WIB
Beberapa alasan berikut ini dapat membuat kamu sadar bahwa diet kantong plastik memang harus segera dilakukan.

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menegaskan pengusaha retail modern tidak mengambil untung dari kantong plastik berbayar. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan tidak khawatir soal harga yang ditetapkan untuk setiap lembar kantong plastik.
Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta mengatakan, pengusaha retail telah memiliki perhitungan soal besaran harga kantong plastik yang harus dibayar oleh masyarakat saat berbelanja di toko retail modern. Harga per lembar kantong plastik dibanderol Rp 200 sesuai dengan harga yang dibeli retail modern dari produsen kantong plastik.
"Kami tidak ambil untung dari sini. Kami menjual barang biasa, sedangkan kantong plastik ini hanya numpang beli. Kami ambil keuntungan dari barang dagangan, bukan dari kantong plastik," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Menurut dia, harga kantong plastik sebesar Rp 200 per lembar tersebut juga sudah diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selalui surat edaran kepada toko retail modern di seluruh Indonesia per tanggal 17 Februari 2016.
"Kami minta ke KLHK. Pada surat edaran yang pertama belum disepakati (harga kantong plastik). Tetapi di sini (surat edaran yang kedua) minimum Rp 200 dan mekanisme dikembalikan ke retail modern," kata dia.
Tutum juga memastikan toko retail modern tidak akan memaksakan masyarakat untuk membeli kantong plastik saat berbelanja. Selain itu, hasil penjualan kantong plastik tersebut akan kembali digunakan untuk membeli kantong plastik dari produsen dan bukan masuk ke kas mana pun.

‎"Yang penting kami tidak meminta konsumen beli kantong plastik. Ada masyarakat yang sudah siapkan kantong beli," ia menandaskan.

BACA JUGA

Penerapan kantong plastik berbayar jangan hanya di pasar modern

Minggu, 21 Februari 2016 20:34 WIB | 4.445 Views
Pewarta: Ruslan Burhani
ilustrasi Masyarakat peduli lingkungan dan hewan melakukan aksi simpatik "Diet tas kresek" di Kebun Binatang Surabaya (KBS), Surabaya, Jatim. (FOTO ANTARA/M Risyal Hidayat)

Jakarta (ANTARA News) - Penerapan kantong plastik berbayar diharapkan tidak hanya berlaku di pasar modern, tetapi juga di pasar tradisional, Ketua Yayasan Peduli Bumi Indonesia (YPBI) Ananda Mustajab Latip.

Ananda mengatakan hal itu dalam keterangan bertepatan dengan acara puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2016, Minggu, dimana pemerintah mulai memberlakukan kantong plastik berbayar di gerai pasar modern atau supermarket.

Kebijakan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS /2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Ananda menjelaskan mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini antara lain bertujuan untuk mengurangi limbah atau sampah plastik. Sebab saat ini persoalan limbah plastik dianggap sudah sangat mengganggu lingkungan akibat sulit terurai atau hancur.

Sayangnya, penerapan kantong plastik ini hanya dilakukan di pasar modern saja, tetapi tidak dilakukan di pasar tradisional.

"Padahal 95 persen kantong plastik yang digunakan pasara modern sudah ramah lingkungan, sedangkan di pasar tradisional, justru sebaliknya hampir 90% kantong plastic yang digunakan tidak ramah lingkungan," ujarnya.

Ananda melihat hingga kini masih terjadi pro dan kontra terkait penerapan kebijakan tas belanja berbayar di pasar. Meski tujuan penerapan itu baik, namun jika meninjau kepada UU No.18/2008 pasal 3 tertulis secara jelas dalam pengelolaan sampah itu diselenggarakan atas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan dan asas nilai ekonomi.

Ananda mempertanyakan apakah kebijakan tersebut akan adil ketika memaksakan masyarakat harus membayar. Padahal, dari hasil penjualan kantong plastik itu, retailer lah yang menerima keuntungan.

Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa melakukan pengelolaan sampah secara lebih modern. Selain itu, perbaikan dan dukungan sarana prasarana pengangkut sampah juga harus ditingkatkan.

Untuk membereskan masalah sampah, maka membuat pemilahan atas tempat sampah, mengangkut sampah dengan truk tertutup dan tempat pembuang akhir yang dikelola dengan teknologi modern seperti insenerator. 

"Ayo kita dorong perubahan di pasar tradisional yang justru 99 persen masih menggunakan kantong belanja plastik yang tidak ramah lingkungan, jangan hanya pasar modern yang disasar," katanya.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2016

22 kota serentak berlakukan kantong plastik berbayar

Minggu, 21 Februari 2016 13:27 WIB | 5.871 Views
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Ratusan pegiat lingkungan melakukan aksi menutup wajah dengan kantung berbahan non-plastik dalam aksi "Diet Kantong Plastik" di Solo. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka mengkampanyekan gerakan tidak menggunakan kantong plastik karena akan membahayakan lingkungan. (FOTO ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 22 kota di Indonesia serentak memberlakukan sistem kantong plastik berbayar yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna mengurangi produksi sampah terutama dari bahan plastik.

"Plastik berbayar sekarang sudah diuji coba oleh 22 kota, seperti Jakarta, Bandung, Balikpapan, Makassar dan Surabaya. Sistemnya diatur oleh pemerintah provinsi sampai tingkat kota," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu.

Menteri mengatakan pemerintah memfasilitasi dan mendukung seluruh provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan dan desa untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah melalui program kantong plastik berbayar.

KLHK menetapkan harga minimal standar Rp200 untuk setiap kantong plastik, namun sejumlah kota memberikan tarif harga yang lebih tinggi agar masyarakat lebih terbebani dan berinisiatif untuk membawa tas belanja sendiri dari rumah.

Sebagai contoh, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan harga Rp5.000 di seluruh tempat perbelanjaan, baik pasar swalayan, minimarket retail maupun pasar tradisional.

Sementara itu, Balikpapan menerapkan tarif bayar sebesar Rp1.500 per kantong plastik.

"Kami sudah memulai kantong plastik berbayar, namun harganya melebihi dari standar KLHK, yakni Rp1.500. Yang paling penting uang penjualan plastik ini harus kembali kepada rakyat," kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

Dalam kesempatan yang sama melalui telekonferensi, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan besarnya manfaat ekonomi yang didapat melalui sistem kantong plastik berbayar ini hingga Rp360 miliar per tahun.

"Kegiatan beli kantong plastik ini bisa menghemat nilai ekonomi sebesar Rp1 miliar per hari. Kalau setahun sudah ada Rp360 miliar dari membeli plastik. Itu bisa dialokasikan untuk beli truk sampah, membangun pembangkit listrik berbasis sampah, serta mendirikan pabrik daur ulang," kata Ridwan.

Makassar menerapkan harga bayar Rp4.500 per kantong plastik apalagi dengan produksi sampah yang cukup tinggi mencapai 1.000 ton.

KLHK menargetkan uji coba sampai enam bulan dengan evaluasi berkala tiga bulan sekali.

Jika program ini berhasil, Siti mengatakan sistem kantong plastik berbayar akan diatur dalam regulasi Peraturan Menteri. 
Editor: Fitri Supratiwi

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Jakarta berlakukan kantong plastik berbayar Rp5 ribu

Minggu, 21 Februari 2016 11:51 WIB | 8.745 Views
Pewarta: Mentari Dwi Gayati


 "Persoalan sampah kewenangannya di pemerintah kota, sementara pemerintah pusat memberikan pendampingan, dukungan, standar dan sebagainya "

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan sistem kantong plastik berbayar seharga Rp5.000 untuk setiap kantong di seluruh tempat perbelanjaan baik pasar swalayan, minimarket maupun pasar tradisional.

"Tas kresek atau kantong plastik harus berbayar baik di pasar tradisional maupun di retail-retail modern. Mereka harus membayar paling tidak Rp5.000 apabila ingin membeli tas kresek," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu.

Djarot mengatakan deklarasi pemberlakuan kantong plastik berbayar dilakukan karena sebagian besar sampah di Jakarta berasal dari kantong plastik yang baru bisa terurai antara 500-1.000 tahun ke depan.

Uji coba kantong plastik di Jakarta telah dilakukan sejak sebulan lalu dan akan dievaluasi sebagai tindak lanjut untuk membuat regulasi ke dalam peraturan gubernur (Pergub) atau peraturan daerah (Perda).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan sistem kantong plastik berbayar yang dilakukan serentak di 22 kota, termasuk Bandung, Makassar dan Surabaya, ini akan diuji coba selama enam bulan dengan evaluasi berkala selama tiga bulan sekali.

"Persoalan sampah kewenangannya di pemerintah kota, sementara pemerintah pusat memberikan pendampingan, dukungan, standar dan sebagainya," kata Siti.

Siti menjelaskan standar harga minimal untuk satu kantong plastik sebesar Rp200 sesuai mandat menteri.

Namun, beberapa kota menerapkan harga yang lebih tinggi, seperti Balikpapan sebesar Rp1.500 per kantong dan Makassar sebesar Rp4.500 guna mengurangi penggunaan kantong plastik dan membiasakan masyarakat membawa tas belanja sendiri dari rumah.

"Ketika nanti bayar belanja di kasir, mereka tidak dikasih kantong. Kalau minta kantong, harus bayar Rp5.000 kalau di Jakarta," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman.

Adhi mengatakan seluruh hasil penjualan kantong plastik yang disediakan oleh perusahaan retail minimarket dan pasar swalayan akan dialokasikan untuk pembinaan edukasi konsumen dengan harapan masyarakat sadar untuk mengurangi sampah.

Editor: Fitri Supratiwi

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Selasa, 26 Agustus 2014

Kemendag: Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi Tak Langgar Ketentuan Waralaba

Rabu, 20 Agustus 2014 | 08:23 WIB


AKARTA, KOMPAS.com – Minimarket Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi dipastikan tidak melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No.70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

“Indomaret, Alfamart dan Alfamidi dari pengamatan kita mereka itu sudah waralaba,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Srie Agustina di Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Srie menjelaskan, ketiga minimarket tersebut meskipun jumlahnya banyak namun tidak dimiliki oleh satu orang pemilik (single owner). Artinya, ketiga minimarket sudah dimiliki orang banyak.

Sebagai informasi, dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No.70/M-DAG/PER/12/2013 disebutkan: Pelaku usaha dapat mendirikan outlet/gerai toko modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owner outlet) paling banyak 150 outlet/gerai.

Pasal 16 ayat (2) menambahkan, Dalam hal pelaku usaha telah memiliki toko modern sebanyak 150 outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan kemitraan (waralaba).

“Di supermarket dan minimarket itu enggak ada (yang melanggar), yang single owner itu di toko seperti KFC yang sudah 400-an lebih, dia tadinya harus divestasi (seusai Permendag 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman),” tukas Srie.
Penulis    : Estu Suryowati
Editor     : Erlangga Djumena

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/20/082352326/Kemendag.Indomaret.Alfamart.dan.Alfamidi.Tak.Langgar.Ketentuan.Waralaba.

Selasa, 18 Maret 2014

2015, DIY Optimis Bebas Minyak Goreng Curah

Ilustrasi
Danar Widiyanto | Selasa, 11 Maret 2014 | 02:20 WIB |

YOGYA (KRjogja.com) - Peredaran atau penjualan minyak goreng curah di sejumlah pasar tradisonal atau warung-warung masih cukup tinggi setidaknya 50 persen hampir sama dengan peredaran minyak kemasan yang lebih hiegienis. Untuk itu, perlu kesadaran dari semua pihak baik produsen maupun konsumen agar DIY pada tahun 2015 mendatang bebas dari peredaran minyak goreng curah.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) DIY, Riyadi Ida Bagus Salyo Subali kepada KRjogja.com, Senin (10/3/2014) petang. Secara nasional, pemerintah telah menargetkan tahun mendatang Indonesia bebas dari minyak goreng curah dalam rangka melindungi konsumen.

"Upaya ini telah lama digulirkan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melindungi konsumen dalam kaitannya dengan keamanan, kesrhatan dan keselamatan. Salah satu yang nyata dilakukan pada saat digelarnya Operasi Pasar (OP) maupun pasar murah sudah tidak dijual minyak goreng curah tetapi sudah minyak goreng kemasan," tutur Riyadi.

Riyadi menyampaikan selama ini minyak goreng curah masih banyak ditemui di masyarakat, padahal harganya tidak terpaut jauh dengan minyak goreng kemasan. Dari sisi kualitas, minyak goreng curah sangat diragukan keamanannya mengingat proses dan distribusinya masih belum memenuhi standar kesehatan. Dilihat dari penggunanya, minyak goreng curah ini rata-rata digunakan warung-warung kecil, sedangkan restoran besar mayoritas menggunakan minyak kemasan karena terkait status halal.

"Pelaku kuliner pasti ingin mendapatkan sertifikat halal maka sudah sejak dulu mereka diarahkan menggunakan minyak goreng kemasan. Memang sulit membedakan makanan yang diolah menggunakan minyak goreng curah atau bukan, bahkan masyarakat kebanyakan tidak tahu tugas kita disinilah mengawal dan mengarahkan ke minyak goreng kemasan," ungkapnya. (*-24)

http://krjogja.com/read/207896/2015-diy-optimis-bebas-minyak-goreng-curah.kr

Tantangan Bisnis Supermarket di Pasar Negara Berkembang

Pertumbuhan ritel dunia 2017 di antaranya dari negara berkembang Asia.
Belanja di Supermarket


Siti Nuraisyah Dewi

Selasa, 18 Maret 2014 | 16:37 WIB


VIVAnews - Mengembangkan bisnis supermarket di negara-negara berkembang Asia tampaknya menjadi ide yang terbaik.

Dikutip dari Forbes, Kamis 13 Maret 2014, pasar negara berkembang memang menyenangkan pemilik bisnis supermarket, karena banyaknya jumlah penduduk, dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang sehat.

Selain itu, meningkatnya kelas menengah dan penduduk yang banyak memilih bermigrasi ke kota-kota, mendukung distribusi dan perdagangan modern.

Bain & Company memperkirakan 30 persen pertumbuhan ritel dunia pada 2017 berasal dari negara-negara berkembang di Asia.

Namun, melihat pertumbuhan yang kuat dan prospek cerah untuk pasar negara-negara berkembang Asia, mengapa beberapa supermarket justru gulung tikar?

Meskipun secara makro, negara-negara emerging market menyilaukan, tetapi ada beberapa kendala yang membuatnya menjadi rumit.

Selain harus bersaing ketat dan lingkungan yang terfragmentasi, peritel juga dihadapkan dengan kondisi infrastruktur yang sangat berbeda-beda. Mereka juga harus bergulat dengan tantangan khusus seperti kurang berkembangnya infrastruktur di India, masalah lalu lintas perkotaan besar di China, serta regulasi dan proteksi di Indonesia. Perusahaan harus mampu melakukan penyesuaian.

Bagaimana untuk bisa menang? Forbes meneliti beberapa supermarket di Asia dan mengidentifikasi beberapa aturan yang mereka terapkan, agar bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Berikut aturannya.

1. Membangun produksi dan fokus pada pengembangan lokal.

Tumbuh dalam satu klaster geografis yang sama memungkinkan perusahaan mempertahankan harga murah dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contohnya, supermarket yang berbasis di Mumbai, D-Mart yang bisa tumbuh melampui pesaingnya dengan pertumbuhan bisnis 56 persen.

D-Mart lebih memfokuskan ekspansi di India Barat, sehingga membantu biaya transportasi untuk distribusi barang. Perusahaan lebih memilih untuk membangun toko di daerah yang padat penduduk, dibandingkan membayar sewa yang tinggi di pusat perbelanjaan.

Supermarket ini melakukan ekspansi dengan menggunakan tabungannya. Strategi lain, supermarket ini menerapkan harga 6 persen hingga 7 persen lebih rendah dari pesaing. Pangsa pasar lokal relatif lebih tinggi, sehingga D-Mart mampu membukukan pendapatan per toko jauh di atas pesaingnya.

2. Mempelajari pasar dengan utuh sebelum bersaing.

Tren yang saat ini sedang berkembang adalah pedagang di seluruh dunia akan berusaha mencari cara untuk membuat terobosan ke toko online.

Website e-commerce asal China, Yihaodian tumbuh 27 persen pada 2012. Kondisi ini menunjukkan potensi toko online semakin besar. Yihaodian menggunakan tim digitalnya untuk mempelajari apa yang disukai konsumen dan apa yang tidak. Misalnya, mereka menyediakan merchandise di media sosial.

3. Menyediakan makanan siap saji dan produk lokal.

Lihatlah Hero Supermarket yang ada di Indonesia. Mereka menyediakan makanan yang baru saja diolah, ini membedakannya dengan supermarket pesaing. Harga makanan tetap dipertahankan rendah. Supermarket ini juga mempertahankan pusat distribusi. Hero Supermarket juga bisa dibuat lebih kecil menyesuaikan dengan lokasi.

Pada 2011, margin usaha Hero meningkat 5 persen, dua kali lipat dibanding 2008. Selama 2007 hingga 2012, pendapatan Hero meningkat 34 persen.

4. Membentuk persepsi harga rendah melalui seringnya promosi dan harga barang yang terpampang di rak seolah-olah rendah.

Konsumen di negara-negara berkembang Asia cenderung sangat sensitif dengan harga. Untuk mendapatkan perbedaan harga dengan pesaing, supermarket biasanya akan menawar diskon yang diberikan produsen karena mereka membeli grosir. Selain itu, mereka menego produsen untuk menjual produk mereka lebih murah dari yang tertera di kemasan.

Misalnya, salah satu supermarket di Vietnam, Big C, anak usaha dari Groupe Casino asal Prancis. Supermarket ini dengan gigih akan melakukan negosiasi dengan produsen untuk memberikan diskon.

Selain itu, mereka menawarkan harga 5 hingga 10 persen kurang dari harga yang dicetak di kemasan kepada konsumen. Supermarket ini juga sering memberikan diskon promosi hingga 35 persen.

Saat ini, Big C mendominasi supermarket di Vietnam. Selama 2007 hingga 2011, pendapatan Big C tumbuh 44 persen.

5. Miliki ciri khas sendiri, berbeda dengan inovasi-inovasi segar.

Bukan rahasia lagi jika perusahaan ritel di negara-negara berkembang Asia kekurangan manajer yang mampu berinovasi dan membawa supermarket membukukan keuntungan yang besar.

Big C, supermarket di Vietnam, telah bermitra dengan 30 pelatihan dan lembaga pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, mendidik anak-anak muda untuk berkarier di bidang manajemen ritel supermarket, dan menawarkan beasiswa serta pekerjaan kepada siswa yang memenuhi syarat.

Pasar ritel di negara-negara berkembang Asia diperkirakan lebih besar dibandingkan Eropa Barat dan Amerika Utara pada 2017, dengan perusahaan lokal dan multinasional yang bersaing agresif.

Perusahaan multinasional yang berambisi untuk mendapatkan ceruk pasar lebih besar dengan rekam jejak mereka di negara yang berbeda, belum tentu berhasil. Perusahaan domestik yang lebih menguasai karakteristik pasar lebih berpeluang untuk menang.

Tetapi, perusahaan multinasional juga bisa memenangkan persaingan dengan mengikuti aturan ini. Forbes telah melakukan penelitian dan mengidentifikasi aturan tersebut.

1. Pangsa pasar lokal akan memberikan penjualan lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah.

2. Daerah perdagangan dengan basis pendapatan besar dan persaingan yang rendah akan memberikan kontribusi penjualan tinggi.

3. Hanya konsep menghemat dan menekan biaya yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

4. Strategi omnichannel di awal akan memperkuat daya saing.

5. Tawaran produk lokal dan makanan segar akan meningkatkan belanja konsumen.

6. Membangun persepsi harga rendah dengan sering berpromosi atau memasang harga seolah-olah murah.

7. Lokasi supermarket di tempat strategis.

8. Kemampuan mencari tempat strategis dengan harga yang wajar.

9. Menempatkan manajer toko dan pembeli untuk meningkatkan penjualan.

Sebagai tambahan, Forbes juga mengidentifikasi tiga pertimbangan keberhasilan bisnis supermarket di negara berkembang Asia, yakni:

1. Memilih format tempat supermarket berdasarkan konsentrasi populasi suatu negara, infrastruktur transportasi, dan peraturan terkait ritel.

2. Tumbuh pada kecepatan yang ditentukan oleh penetrasi pasar modern, kematangan pasar, dan tingkat kejenuhan.

3. Ekspansi usaha yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat urbanisasi penduduk, potensi yang ada, pengembangan jaringan ritel, dan peraturan yang ada.


http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/488391-tantangan-bisnis-supermarket-di-pasar-negara-berkembang